SEMARANG, beritakebumen.co.id - Keluhan petani akan rendahnya harga jual padi saat ini terjadi di beberapa wilayah di Jawa Tengah. Seperti halnya di Kebumen, harga jual gabah kering panen (GKP) hanya di kisaran Rp 400 ribu/kwintal.
Sementara itu, di tengah krisis yang dirasakan petani saat ini, pemerintah justru merencanakan impor 1,5 juta ton beras dengan dalih sebagai pengaman pangan di masa pandemi.
Melihat kondisi itu, Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Jawa Tengah (Jateng) meminta pemerintah membatalkan rencana impor beras.
Menurut Sekretaris Komisi B DPRD Jateng, M. Ngainirrichadl, impor beras belum tepat, sebab saat ini petani sedang mengalami kerugian akibat menurunnya harga jual padi.
“Harga jual padi saat ini sangat rendah dibeberapa tempat misalnya Kebumen hanya Rp400.000/kuintal, bahkan ada yang Rp380.000/kuintal,” katanya dikutip dari Gatra.com, Rabu (10/3/2021).
Di samping itu, lanjut Richadl, sejumlah daerah di Jateng seperti Grobogan, Cilacap, dan Kendal sekarang sedang memasuki musim panen, sehingga adanya beras impor harga semakin terpuruk.
Oleh karena itu, aggota dewan dari PPP ini meminta pemerintah harus mempertimbangkan kembali rencana impor 1 juta ton beras.
“Bila perlu membatalkan rencana impor beras tersebut. Lebih baik dananya untuk meningkatkan produktifitas petani di Indonesia,” ujarnya.
Lebih lanjut Richadl menyatakan, alasan pemerintah impor untuk cadangan nasiona perlu dipertanyakan, karena berdasarkan data kerangka sampel area Badan Pusat Statistik (KSA BPS) menyebut stok awal beras nasional hingga akhir Desember 2020 mencapai 5,9 juta ton.
Jika produksi beras sebesar 31,63 juta ton dan kebutuhan konsumsi mencapai 30 juta ton, maka hingga akhir tahun diperkirakan Indonesia memiliki stok akhir kurang lebih sebanyak 7 juta ton.
“Sedangkan stok beras di Jateng stok beras juga masih aman mencapai 876.812 ton. Jadi tak perlu impor beras,” katanya.
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo sebelumnya mengkritik rencana impor 1 juta ton beras, karena para petani di Indonesia, termasuk di Jateng sudah mulai memasuki musim panen.
Ganjar meminta pemerintah pusat untuk memperhitungkan betul tentang urgensi impor beras tersebut agar tidak mengguncang kehidupan petani.