KEBUMEN, beritakebumen.co.id - Media sosial di tanah air belakangan ramai dengan keluhan masyarakat terkait sulitnya mendapatkan gas LPG 3 kg pasca diberlakukannya aturan baru. Dimana penjualan 'gas melon' bersubsidi bagi masyarakat tidak lagi sampai pada pengecer melainkan hanya boleh dilakukan di tingkat pangkalan.
Akibatnya masyarakat sulit mendapatkan bahan bakar utama rumah tangga tersebut lantaran jarak, ketersiaan dan hal lain termasuk harga.
Menanggapi polemik yang terjadi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka suara. Dikutip dari kompas.com, Bahlil menyatakan bahwa pemerintah tidak bermaksud untuk mempersulit masyarakat dalam membeli gas elpiji 3 kilogram. Ia mengatakan, pemerintah hanya memperbaiki kebijakan penjualan “gas melon” tersebut supaya tepat sasaran.
"Kami tidak bermaksud sama sekali untuk membuat masyarakat kita seolah-olah atau merasa sulit mendapatkan elpiji," ucap Bahlil dalam rapat bersama Komisi XII DPR RI, Senin (3/2/2025).
Memang perubahan aturan ini,kata Bahlil, pasti butuh penyesuaian dalam waktu yang ada, tapi kami ingin supaya lebih cepat. Pihaknya memastikan, tidak akan ada pengurangan volume dan perubahan subsidi terhadap penjualan gas elpiji 3 kilogram yang kini menjadi polemik di tengah masyarakat.
Dia bilang, perbaikan tata kelola penjualan gas elpiji sangat diperlukan, mengingat pemerintah telah mengalokasikan anggaran triliunan rupiah untuk subsidi tersebut. Yang dilakukan pemerintah sekarang sedang menata tentang pola distribusi penjualan LPG agar betul-betul tepat sasaran. Diketahui bahwa dalam APBN, Rp 87 triliun dialokasikan untuk subsidi LPG.
"Teman-teman Pertamina dan Kementerian ESDM, saya mempelajari betul, sudah bekerja maksimal dari agen Pertamina masuk ke agen-agen, masuk ke pangkalan-pangkalan, baru masuk ke pengecer. Kalau dari agen ke pangkalan itu masih bisa dikontrol secara teknologi berapa yang dijual dan harganya berapa, itu masih clear," paparnya.
Bahlil bilang, penjualan yang tidak bisa dikontrol pemerintah dapat berpotensi membuat elpiji menjadi lebih mahal. Padahal, pemerintah sudah memberi subsidi untuk pembelian gas melon tersebut.
"Kenapa terjadi sekarang ada dinamika? Jadi sekarang kita dorong agar yang pengencer ini kita akan naik ke statusnya. Tadinya mereka menjadi pangkalan, tetapi syaratnya terlalu besar yang disyaratkan oleh Pertamina," terang Bahlil.
"Maka, tadi rapat di kantor ini juga dengan teman-teman Pertamina, dalam beberapa menit sebelum kita rapat, kita membuat kesimpulan agar pengencer ini menjadi sub pangkalan. Tujuannya apa, bapak ibu semua? Agar LPG yang dijual itu betul-betul harganya masih terkontrol," ucapnya.
(mat/kompas)
-----------------------------
Ikuti Berita Kebumen di Google News